Refleksi Kemerdekaan RI ke-81: Menakar Keberpihakan Pemerintah Daerah Banyuwangi terhadap Pesantren

Banyuwangi — Dalam rangka memperingati dan merefleksikan momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pondok Pesantren Manbaul Falah menjadi tempat digelarnya forum refleksi bertajuk “Menakar Keberpihakan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk Pesantren.”

Kegiatan ini mempertemukan para kiai, bu nyai, gawagis, dan nawaning dari berbagai pesantren di Kabupaten Banyuwangi. Forum tersebut menjadi ruang bersama untuk melihat sejauh mana kebijakan dan program pemerintah daerah memberikan perhatian serta keberpihakan nyata kepada pesantren sebagai salah satu pilar penting pendidikan dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

Diskusi dipandu oleh Dr. KH. Endy Fadlulloh, M.Phil. dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu KH. Kholilur Rohman, M.Pd.I., Dr. Zaki Mubarok, M.Si., dan Dr. Vicky Septalinda.

Dalam sambutannya, Dr. KH. Ahmad Munib Syafa’at menegaskan bahwa hubungan antara agama dan negara memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Menurutnya, agama dan negara bukanlah dua entitas yang harus dipertentangkan, tetapi keduanya memiliki hubungan yang langgeng dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun kehidupan masyarakat.

“Hubungan agama dengan negara memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Begitu pula hubungan negara dengan agama memiliki hubungan yang langgeng dan tidak akan terpisahkan,” demikian pesan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Tiga Indikator Keberpihakan Pemerintah Daerah

Forum refleksi ini juga menyoroti bahwa keberpihakan pemerintah daerah terhadap pesantren tidak cukup hanya dilihat dari pernyataan atau simbol dukungan. Keberpihakan harus dapat diukur melalui kebijakan dan program yang konkret.

Setidaknya terdapat tiga indikator utama untuk menakar keberpihakan tersebut.

Pertama, regulasi yang jelas.
Keberpihakan kepada pesantren harus memiliki landasan regulasi yang jelas, sehingga perhatian pemerintah terhadap pesantren tidak bergantung pada kebijakan sesaat, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kedua, alokasi anggaran yang adil.
Regulasi tanpa dukungan anggaran akan sulit diwujudkan menjadi program yang nyata. Karena itu, keberpihakan juga dapat dilihat dari sejauh mana anggaran daerah dialokasikan secara proporsional dan adil untuk mendukung kebutuhan serta pengembangan pesantren.

Ketiga, program pemberdayaan yang nyata.
Pesantren tidak hanya membutuhkan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana, tetapi juga program yang mampu meningkatkan kemandirian dan kapasitas pesantren. Pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, digitalisasi, hingga pengembangan potensi kewirausahaan pesantren menjadi bagian penting dari agenda tersebut.

Pesantren dan Masa Depan Banyuwangi

Forum refleksi ini menjadi momentum penting untuk membangun dialog yang konstruktif antara pesantren dan pemerintah daerah. Pesantren diharapkan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima program, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat Banyuwangi.

Momentum kemerdekaan ke-81 akhirnya tidak hanya menjadi perayaan sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi: sudah sejauh mana negara hadir untuk pesantren, dan sudah sejauh mana pesantren dilibatkan dalam pembangunan daerah?

Dengan regulasi yang kuat, anggaran yang berkeadilan, serta program pemberdayaan yang nyata, keberpihakan pemerintah terhadap pesantren dapat diwujudkan bukan sekadar dalam wacana, melainkan menjadi kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh pesantren dan masyarakat secara langsung.

Forum di Pondok Pesantren Manbaul Falah tersebut diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat sinergi antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan Banyuwangi yang maju, berdaya, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai agama.

Penulis: Moh Himami Baydarus